Dhohotv.com, KEDIRI – Aksi protes sekitar 300 warga Desa Puncu, Kabupaten Kediri, terkait rencana pengukuran dan pensertifikatan lahan fasilitas sosial (fasos) berujung mediasi di Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kediri, Kamis (28/8) pagi.
Sebanyak 20 perwakilan warga duduk bersama pihak BPN sekitar pukul 10.00 WIB.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri, Junaedi Hutasoit, menjelaskan bahwa persoalan ini muncul akibat kesalahpahaman data.
“Awalnya kami menerima surat bahwa masyarakat Puncu menolak pengukuran fasos yang dimohon pemerintah daerah. Namun setelah klarifikasi, ternyata mereka tidak menolak pengukuran atau sertifikasi. Mereka hanya menilai ada lokasi yang tidak sesuai,” terang Junaedi usai mediasi.
Menurut Junaedi, warga keberatan dengan posisi salah satu blok fasos yang dinilai tidak berada di lokasi seharusnya. Pihaknya pun meminta masyarakat menyiapkan dokumen pendukung.
“Nanti minggu depan kami tunggu peta dari masyarakat. Akan kami bandingkan dengan data pemerintah. Kalau ada kekeliruan, pasti kami koreksi,” tegasnya.
Dalam pertemuan itu, BPN juga memaparkan data fasos yang dimaksud, termasuk lahan makam, jalan, saluran, dan aset pertanian daerah. Namun warga mengklaim posisi tertentu tidak sesuai. Mediasi lanjutan akan dilakukan setelah dokumen pembanding diterima.(Bud)