Dhohotv.com, KEDIRI – Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Balai PUPR Surabaya melakukan peninjauan terhadap empat gedung pemerintah yang terdampak kerusuhan di Kabupaten Kediri, Kamis (11/9/2025).
Empat gedung tersebut terdiri dari tiga gedung milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, yaitu Gedung Sekretariat Daerah, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Gedung Bupati, serta satu gedung milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni Gedung Samsat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kediri, Muhammad Erfin Fatoni, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Kediri untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat.
“Tujuan dari kegiatan ini jelas, untuk pembangunan gedung karena terdampak demo. Mungkin nanti ada bantuan pembiayaan dari kementerian terkait,” ujar Erfin.
Penentuan Tingkat Kerusakan
Erfin menambahkan, tim dari Kementerian PUPR akan menganalisis hasil peninjauan untuk menentukan tingkat kerusakan gedung, apakah masuk kategori rusak berat atau rusak ringan. Penilaian ini penting untuk memutuskan apakah bangunan perlu dibongkar total dan dibangun ulang, atau cukup dilakukan rehabilitasi.
“Hari ini kunjungan dari Kementerian PUPR memastikan apakah keempat gedung ini memang masuk kategori rusak berat atau rusak ringan,” jelasnya.
Kerugian Ditaksir Rp160 Miliar
Berdasarkan penghitungan internal Pemkab Kediri, total kerugian akibat kerusuhan ditaksir mencapai Rp160 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp136 miliar merupakan kerugian atas tiga gedung milik Pemkab, sementara sisanya berasal dari kerusakan peralatan dan aset lainnya.
“Total kerugian yang sudah kami hitung sekitar Rp160 miliar, terdiri dari kerusakan gedung dan peralatan mesin,” ungkap Erfin.
Menunggu Laporan Resmi
Pemkab Kediri berharap pemerintah pusat dapat memberikan bantuan penuh, baik untuk pembangunan ulang maupun rehabilitasi. Namun, keputusan akhir masih menunggu kajian lebih lanjut dari tim kementerian.
Kunjungan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan tim PUPR. Secara paralel, tim asesmen dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) juga melakukan kajian lapangan sebagai data akhir sebelum laporan pendahuluan diterbitkan.
“Informasi yang kami terima, minggu ini laporan pendahuluan akan keluar. Laporan hasil akhir kemungkinan menyusul satu minggu setelahnya,” tutur Erfin.
Hasil kajian ITS akan menjadi dasar untuk menentukan apakah gedung-gedung tersebut masuk kategori rusak berat sehingga harus dibangun ulang, atau cukup direhabilitasi.(Bud)