DhohoTV - Dhoho Hari Ini

Salahi Izin Tinggal 11 WNA di Deportasi Imigrasi Blitar

Oleh : Habibul Muntaha Rabu, 18 September 2019

Keterangan : Moh Akram, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar (tengah)

Bagikan

Dhohotv.com,Blitar - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar sudah mendeportasi sebelas warga negara asing (WNA) sepanjang Januari-September 2019. Keenam Warga Negara Asing (WNA) ini dideportasi bermasalah soal izin tinggal atau Overstay. 

"Ada sebelas yang kita Deportasi, tiga dari Malaysia, dua dari Jepang, Bangladesh empat, Timor Leste satu, dan satu lagi dari Lebanon. Namun untuk yang WNA Lebanon atas nama Fares Nazih Moudad kita pindahkan ke Rudenim Surabaya,sambil menunggu tiket pesawat ke negaranya," terang Moh Akram saat rilis di Kantor nya Rabu (18/09/2019). 

Akram menambahkan, Untuk meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan WNA, pihaknya mengoptimalkan kinerja Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) di tingkat kecamatan. 

"Kami berharap, masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mengawasi keberadaan WNA di masing-masing wilayahnya," Kata Akram. 

Kantor imigrasi Kelas II Non TPI Blitar sendiri, dari bulan Januari sampai September sudah menerbitkan paspor sebanyak 23.041,dan menangguhkan 273 paspor karena dicurigai sebagai Tki non prosedural. Untuk perpanjangan izin tinggal kunjungan (ITK) mulai Juli-September sebanyak 41 orang , penerbitan ijin tinggal terbatas (ITAS) 27 dan ijin tinggal tetap (ITAP) sebanyak 1 orang.

"Penundaan ini kita lakukan karena rata-rata terindikasi bahwa paspor ini akan digunakan untuk TKI non prosedural. Bahkan kantor Imigrasi kami masuk lima besar se Indonesia untuk penangguhan TKI nonprosedural," Tambah Akram. 

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar juga terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap msyarakat atau pemohon. Selain melakukan jemput bola, di kantor Imigrasi juga lakukan peningkatan pelayanan. 

"ruang pelayanan kita sulap seperti bandara (mengutamakan kenyamanan bagi pemohon), mengaplikasikan inovasi sambang pemohon pada ruang pelayanan terpadu,dan pemberian kompensasi pelayanan (memberikan makanan bagi pemohon yang lebih dari 2 jam)," Pungkas Akram.(aji/bib)